G- Hadis Ini Melarang Jual Beli Secara Kredit ?

Hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shollallahu ‘alahi wa ‘ala alihi wa sallam bersabda :

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا

Artinya: “Barangsiapa melakukan 2 jual beli dalam 1 jual beli, maka baginya (harga,-pent.) yang paling sedikit atau riba”.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits ini menunjukkan keharaman jual beli secara kredit (تقسيط) dengan adanya penambahan pada harga kredit diatas harga tunai. Dan padanya juga dua penjualan, secara kontan dan kredit pada satu transaksi, sehingga pada hal ini tidak lepas dari dua kemungkinan yaitu mengambil yang paling sedikit berupa harga kontan atau melakukan riba dengan mengambil harga kredit. Demikianlah hadits ini telah ditafsirkan oleh sebahagian ulama salaf bahwa makna dua penjualan dalam satu transaksi adalah jika seseorang berkata : “Barang ini secara kredit dengan harga sekian dan secara kontan dengan harga sekian”. Hal ini dikuatkan oleh ucapan Ibnu Mus’ud :

الصَّفْقَةُ فِي الصَّفْقَتَيْنِ رِبًا

Artinya: “2 shafqah dalam 1 shafqah  adalah riba”. (Dishohihkan oleh Syaikh Al-Albany dalam Ash-Shohihah 5/420 dan Al-Irwa` 5/148/1307)

Namun pendapat ini lemah karena beberapa alasan :

Pertama, Hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda :

 مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا

Artinya: “Barangsiapa melakukan 2 jual beli dalam 1 jual beli, maka baginya (harga,-pent.) yang paling sedikit atau riba”.

Hadits dengan lafazh ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 5/307/20461, Abu Daud 3/274/3461, Ibnu Hibban 11/347-348/4974, Al-Hakim 2/45, Al-Baihaqy 5/343 dan Ibnu ‘Abdil Barr dalam At-Tamhid 34/389. Semuanya dari jalan Yahya bin Zakariya bin Abi Za`idah dari Muhammad bin ‘Amr bin ‘Alqomah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ra.

Ada beberapa ulama yang mengkritik hadits Abu Hurairah diatas karena penambahan  lafazh diatas adalah hadis syadz (pent- hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oelh perawi terpercaya yang menyelisihi riwayat perawi yang lebih terpercaya), seperti penegasan penulis ‘Aunul Ma’bud (9/334) dan Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Madkhali dalam Ahadits Mu’allah Zhohiruha Ash-Sihhah (vide: Kitab Ahadits Mu’allah Zhohiruha Ash-Sihhah, Syeikh Muqbil Ibn Hadi, hal. 242/no. 369, Cet. Kedua). Argumentasinya adalah hadits diatas juga diriwayatkan oleh:

1)  Yahya bin Sa’id Al-Qoththon [riwayat Ahmad 2/432, 475, Ibnul Jarud no. 600, An-Nasa`i 7/295 dan dalam Al-Kubro 4/43/6228, Al-Baihaqy 5/343 dan Ibnu ‘Abdil Barr 24/389]

2) ‘Abdah bin Sulaiman [riwayat At-Tirmidzy 3/533/1231 dan Ibnu Hibban 11/347/4973]

3)  ‘Abdul Wahhab bin ‘Atho` [riwayat Al-Baihaqy 5/343 dan Abu Ya’la 10/507/6124]

4)  Yazid bin Harun [riwayat Ahmad 2/503 dan Al-Baghawy 8/142/2111]

5)  Isma’il bin Ja’far [disebutkan oleh Al-Baihaqy dalam Al-Kubro 5/343]

6) ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad Ad-Darawardy [riwayat Al-Khaththoby dalam Ma’alimus Sunan 5/97 dan disebutkan oleh Al-Baihaqy dalam Al-Kubro 5/343]

7) Mu’adz bin Mu’adz Al-‘Anbary [disebutkan oleh Al-Baihaqy dalam Al-Kubro 5/343]

8) Muhammad bin ‘Abdullah Al-Anshory [riwayat Al-Khaththoby dalam Ma’alimus Sunan 5/97]

Semuanya meriwayatkan dari Muhammad bin ‘Amr bin ‘Alqomah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ra., tapi dengan lafazh :

 نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ

 Artinya: “Rasulullah SAW melarang dari dua jual beli dalam 1 jual beli”.

Semua meriwayat tanpa ada tambahan (فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا), sehingga sebagian ulama menilai tambahan ini berbeda dan menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis yang lebih terpercaya atau beberapa perawi hadis yang terpercaya. Mayoritas ulama menilai hadis syadz adalah hadis lemah (hadis dhaif). Namun demikian, ada pula kelompok Ulama yang menilai hadis hasan atau sahih seperti dijelaskan dalam bagian tulisan ini. Walhasil, perbedaan penilaian para ulama hadis atas tambahan lafadz (فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا), telah melemahkan pendapat kelompok yang melarang jual beli secara tangguh/kredit dengan hadis ini.

Kedua, Pengertian yang dipilih mayoritas ulama atas hadis ini adalah ketika seorang penjual -misalnya- menetapkan harga barang yang berbeda-beda berdasarkan panjang waktu kredit, lalu datang seorang pembeli dan bersepakat dengan penjual untuk mengambil barang tersebut dengan suatu harga tertentu dan jangka waktu kredit yang telah ditetapkan maka tentunya yang ada hanya satu transaksi ; tidak ada akad transaksi sebelumnya dan tidak pula ada transaksi setelah penjual dan pembeli bersepakat diatas suatu harga.

Terkait dengan ini, Syeikh Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah berkata: “Dan telah jauh dengan sangat jauh orang yang membawa (pengertian) hadits kepada penjualan dengan 100 secara kredit dan 50 secara kontan, tidak ada disini (dalam jual beli secara taqsith,-pent.) riba, tidak pula jahalah (ketidak jelasan), gharar (ketidak pastian), qimar (spekulasi) dan tidak (pula) ada sesuatu dari kerusakan. Sesungguhnya ia memberi pilihan antara dua harga yang ia inginkan dan tidaklah ini lebih jauh dari memberikan pilihan kepadanya setelah transaksi selama tiga hari antara mengambil dan membiarkannya”. Adapun Imam Ibnul Qayyim -dan ini juga beliau nukil dari Syeikhul Islam Ibnu Taimiah- rahimahullah, maka beliau menganggap bahwa hadits Abu Hurairah ra. dari riwayat Yahya bin Zakariya bin Abi Za`idah pengertiannya hanyalah terbatas dalam bentuk Bai’ul ‘Inah (4) saja, tidak pada yang lainnya.  (Vide : Kitab I’lamul Muwaqqi’in 3/150).

Imam Al-Khaththoby menambahkan bahwa makna yang paling pantas bagi hadits Abu Hurairah dari riwayat Yahya bin Zakariya bin Abi Za`idah adalah seperti orang yang memberi pinjaman senilai satu dinar (mata uang emas) berupa satu qofiz (takaran) burr (sejenis gandum) dalam jarak satu bulan. Kemudian setelah jatuh tempo, si peminjam yang belum mampu membayar berkata : “Juallah qofiz burr yang merupakan hakmu terhadapku dengan nilai dua qofiz sampai satu bulan lagi”. Maka ini adalah penjualan kedua yang telah masuk pada penjualan pertama sehingga jadinya dua penjualan dalam satu transaksi. Maka menurut konteks hadits keduanya harus kembali pada yang paling sedikit yaitu satu qofiz dan kapan transaksi dengan dua penjualan itu tetap berlangsung maka keduanya dianggap telah melakukan riba. (Vide: Kitab Ma’alim As-Sunan 5/97 dan keterangan Ibnul Atsir dalam An-Nihayah).

Berkata Imam At-Tirmidzy setelah menyebutkan hadits Abu Hurairah : “Sebagian ahli ilmu menafsirkannya, mereka berkata : “2 jual beli dalam satu jual beli adalah (seseorang) berkata : “Saya menjual kepadamu baju ini dengan kontan (senilai) sepuluh dan dengan berangsur (senilai) dua puluh” dan ia tidak berpisah (baca : tidak bersepakat) dengannya pada salah satu harga. Kalau ia berpisah dengannya diatas salah satunya maka itu tidak apa-apa apabila akad berada diatas salah satu dari keduanya.

Imam Asy-Syafi’iy menambahkan bahwa: “Dan dari makna larangan Nabi shollallahu ‘alahi wa ‘ala alihi wa sallam dari dua penjualan dalam satu transaksi, seseorang berkata: “Saya menjual rumahku kepadamu dengan (syarat) kamu menjual budakmu kepadaku dengan (harga) begini, kalau budakmu telah wajib untukku maka aku wajibkan rumahku untukmu” dan ini berpisah (baca : bersepakat) dengan penjualan tanpa harga yang pasti dan setiap dari keduanya tidak mengetahui bagaimana bentuk transaksinya terjadi”.”.

Maka dari penjelasan Imam At-Tirmidzy diatas, dapat difahami penafsiran terpilih atas larangan dua jual beli dalam 1 jual beli adalah salah satu dari penafsiran berikut:

  1. Penjualan barang dengan harga kredit dan kontan kemudian penjual dan pembeli berpisah tanpa menentukan salah satu dari dua harga. Ini penafsiran yang paling banyak disebut.
  2. Penjualan barang dengan mengharuskan pembeli untuk menjual suatu barangnya kepada penjual dengan harga yang ia inginkan tanpa mengetahui berapa harga barang itu sebenarnya.

Penulis kitab Hukmu Bai’ut Taqsith fisy Syari’ati wal Qonun tatkala menguraikan Illat (sebab, alasan) pelarangan dua jual beli dalam satu jual beli dari penjelasan para Ahli hadits dan Ahli fiqh dari kalangan ulama empat madzhab dan selainnya, serta keterangan dari para shahabat, tabi’in dan sebagian ulama zaman ini, maka beliau menyimpulkan bahwa sebab (Illat) larangan 2 jual beli dalam 1 jual beli adalah tidaklah keluar dari sebab ketidak jelasan harga atau karena dapat mengantarkan kepada riba yang dilarang, dan ini merupakan pendapat ulama madzhab Maliki. Dan sebab (Illat) ini tidaklah terdapat pada jual beli secara tangguh/kredit, maka tidak mengherankan kalau mayoritas ulama berpendapat tentang jual beli secara tangguh/kredit.

 لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya : “Rasul SAW melaknat orang yang memakan riba,orang yang memberi makan dari hasil riba, orang yang menulis (dalam urusan riba) dan orang yang menjadi saksi transaksi dari ribawi” (HR. Imam Abu Dawud dari ‘Abdullah bin Mas’uud  رضي الله عنه)

Kedua: Hadits ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash ra., Rasulullah SAW bersabda :

 لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِيْ بَيْعٍ

Artinya: “Tidaklah halal pinjaman bersamaan dengan jual beli dan tidak (pula) dua syarat dalam satu transaksi”. (Syaikh Al-Albany menilai hadis ini hasan dalam Al-Irwa` no. 1305-1306)

Terkait dengan makna lafadz “Dan tidak (pula) dua syarat dalam satu transaksi”  ditafsirkan oleh Al-Khaththoby, seperti perkataan seorang : “Saya jual pakaian ini ini secara kontan dengan satu dinar dan secara kredit dengan dua dinar”. Dari sini dapat difahami konteks hadis ini sebagai berikut:

  1. Al-Khatabi menekankan bahwa larangan ini terkait dengan transaksi yang terjadi tanpa menentukan salah satu dari dua harga (yaitu harga tunai dan harga kredit).
  2. Syeikhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Tahdzib As-Sunan menafsirkan konteks larangan “Dan tidak (pula) dua syarat dalam satu transaksi” bahwa itu pada jual beli dengan cara ‘Inah.
  3. Penafsiran yang paling sesuai dengan konteks larangan “Dan tidak (pula) dua syarat dalam satu transaksi” adalah salah satu dari dua penafsiran diatas, namun tetap tidak ada kaitannya dengan jual beli secara kredit.

Pendapat Terpilih:

Dari uraian diatas nampak jelas kuatnya dalil-dalil pendapat pertama dan lemahnya dalil pendapat kedua, sehingga dapat dipilih pendapat yang membolehkan jual beli secara kredit. Pendapat ini juga dipilih oleh sebagian besar ulama:

 إنَّ الأئمَّة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدِّثين أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم، وبثمن متفق عليه عند العقد[94].

Artinya: “Para imam empat madzhab, mayoritas ahli fiqh dan ahli hadis membolehkan jual beli secara tangguh dengan harga lebih daripada harga tunai, dengan syarat para pihak menyebutkan bahwa jual beli tersebut adalah jual beli secara tangguh dengan  jangka waktu tertentu dan harga yang disepakati pada saat akad”. (Vide: Al-Mabsuth Lil  Sarkhasi (13/8), Hasyiyah Ibn Abidin (5/142), Asy-Syarh Al-Kabir Maa Hasyiyah Ad-Dusuqi (3/85), Mughni Al-Muhtaj Lil Syarbini (2/31), Al-Mughni Li Ibn Qudamah (4/177), Syeikh taqiyudin Al-Utsmani dalam Makalah أحكام بيع التقسيط yang disampaikan pada Majma Al-Fiqhi Al-Islami dalam Seminar Islam pada pertemuan di Jeddah – Saudi Arabia))

Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (diikuti oleh Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz dan Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah) telah menukil kesepakatan para ulama tentang kebolehan jual beli dengan 2 harga, yaitu harga tunai dan kredit, dengan catatan transaksi harus dilakukan dengan memilih salah satu dari 2 harga tersebut. Seperti penjelasan Syeikhul Islam Ibn Taimiyah berikut:

 حيث سئل عن رجل اشترى فرسه بـ 180 درهمًا، فطلب منه آخر أن يبيعه بثلاثمائة درهم، فهل يحل ذلك؟ فأجاب: «الحمد لله، إن كان الذي يشتريه لينتفع به، أو يتجر به فلا بأس في بيعه إلى أجل».

Artinya: Ketika ditanya tentang seorang yang membeli kudanya senilai 180 dirham, lalu ada orang lain yang memintanya untuk menjual kuda tersebut kepadanya senilai 300 dirham, apakah boleh jual beli seperti itu ? Ibn Taimiyah menjawab: Segala puji bagi Allah SWT, jika ia membelinya untuk mendapat manfaat dari kuda tersebut atau untuk diperdagangkan kembali, maka hukumnya tidak mengapa untuk diperjual belikan secara tangguh/kredit”.

G- Hadis Ini Melarang Multi Akad (Hybrid Contract) ?

Terkait dengan penafsiran Imam Asy-Syafi’i atas hadis ini dengan penjelasan: “Dan dari makna larangan Nabi SAW dari 2 baiah dalam 1 baiah, seperti seorang berkata : “Saya menjual rumahku kepadamu dengan (syarat) kamu menjual budakmu kepadaku dengan (harga) begini, kalau budakmu telah wajib untukku maka aku wajibkan rumahku untukmu” dan ini berpisah (baca : bersepakat) dengan penjualan tanpa harga yang pasti dan setiap dari keduanya tidak mengetahui bagaimana bentuk transaksinya terjadi”.”

Kritik atas penafsiran ini:

1) Penafsiran ini berbeda dengan penafsiran mayoritas ulama salaf yang menyarakan bahwa penafsiran yang sesuai untuk larangan larangan 2 baiah dalam 1 baiah adalah larangan bai mubham dan bai ienah.

2) Imam Syafi’i dalam riwayat yang lain menyatakan penafsiran yang tepat  larangan larangan 2 baiah dalam 1 baiah adalah larangan bai mubham. Imam nawawi menyatakan ini adalah pendapat Imam Syafi’i yang lebih masyhur.

3) Penafsiran ini tidak sesuai dengan konteks bahasa, karena secara bahasa yang dimaksud larangan 2 baiah dalam 1 baiah adalah larangan 2 jual beli atas 1 jual beli, dan bukan larangan penggabungan 2 akad dalam 1 akad.

4) Penafsiran Imam Syafi’i ini lebih terkait dengan jual beli yang disertai dengan syarat yang terjadi dimasa datang (al-bai’ bi syart al- mustaqbal), sementara hadis ini membahas larangan 2 jual beli dalam 1 jual beli bukan jual beli yang disertai dengan syarat yang terjadi dimasa datang.

5) Tidak semua syarat dalam jual beli menyebabkan akad jual beli menjadi batal, karena ada syarat terbagi menjadi 2 bagian:

Syarat Absah Jual Beli :

a)  Konsekuensi akad ( من مقتضي العقد) : seperti syarat penyerahan harga dan barang.

b) Maslahat akad ( من مصلحة العقد): seperti syarat jaminan untuk jual beli secara kredit, saksi dan hak opsi (khiyar).

c)  Manfat bagi para pihak (نفع علي العاقدين): syarat penyerahan barang setelah 1 bulan.

(Vide: Jadwal Al-Buyu’ – Silsilah Al-jadawil Al-Ilmiyah, Syeikh DR. Abdul Qadir Ja’far Ja’far)

Syarat Fasad Jual Beli: (hanya disebut sebagian sebagai contoh)

a)  Syarat Yang Merusak Asal Hukum Jual-Beli.

Contoh: seorang penjual binatang ternak mensyaratkan kepada pembelinya untuk tidak menjual kembali ternaknya atau tidak menjualnya kepada si fulan A, atau tidak menghadiahkan kepada si fulan B; atau penjualnya mensyaratkan kepada pembeli supaya dipinjami atau dijual kepadanya suatu barang. Ini berdasarkan sabda Nabi saw.: Tidak halal menyatukan pinjaman dengan penjualan, menyatukan dua syarat dalam satu akad jual-beli, dan menjual barang yang bukan milikmu. (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, ad-Daruqutni, dan al-Hakim).

b) Persyaratan batil yang akadnya dianggap sah, namun syarat tersebut dianggap batal.

Contoh: penjual mensyaratkan agar tidak dirugikan saat menjual kepada pembeli atau penjual mensyaratkan kepemilikan budak yang dijualnya kepadanya. Persyaratan dalam kedua contoh di atas dikategorikan batal, sedangkan jual-belinya dianggap sah. Ini berdasarkan sabda Rasul saw.: Siapa saja yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah (al-Quran) maka persyaratannnya batil, meskipun seratus syarat. (HR al-Bukhari, Ibn Hibban, Ibn Majah, ad-Daruqutni, an-Nasa’i).

c) Syarat yang menyebakan kelangsungan satu akad tergantung dengan akad lain (ta’liq), seperti jual beli dengan syarat pernikahan atau jual beli dengan syarat jika fulan merestui.

d) Syarat fasad yang merusak akad seperti: syarat qardh dengan jual beli.

e) Syarat fasad yang tidak merusak akad, seperti syarat untuk menghibahkan barang yang dijual atau syarat untuk tidak menjual kepada orang lain.

Walhasil, hukum penggabungan akad mengikuti kaidah umum terkait dengan akad dan syarat, seperti yang dijelaskan oleh Syeikhul Islam Ibn Taimiyah:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الْجَوَازُ وَالصِّحَّةُ ، وَلَا يَحْرُمُ مِنْهَا وَيَبْطُلُ إِلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَإِبْطَالِهِ ، نَصًّا أَوْ قِيَاسًا ، عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ . وَأُصُولُ أحمد الْمَنْصُوصَةُ عَنْهُ : أَكْثَرُهَا يَجْرِي عَلَى هَذَا الْقَوْلِ . ومالك قَرِيبٌ مِنْهُ ، لَكِنَّ أحمد أَكْثَرُ تَصْحِيحًا لِلشُّرُوطِ . فَلَيْسَ فِي الْفُقَهَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَكْثَرُ تَصْحِيحًا لِلشُّرُوطِ مِنْهُ . …. هذا القول هو الصحيح : بدلالة الكتاب والسنة ، والإجماع ، والاعتبار مع الاستصحاب ، وعدم الدليل المنافي .

Artinya: “Hukum Asal Akad dan Syarat adalah boleh dan absah, tidak diharamkan dan dibatalkan kecuali terdapat dalil syara’ yang mengharamkan dan membatalkannya, baik secara nash maupun qiyas. Menurut kelompok yang berpendapat seperti ini. Pokok madzhab Imam Ahmad dan pendapat-pendapatnya menyatakan hal itu, dimana sebagian besar berjalan diatas kaidah ini. Imam Malik punya pendapat yang dekat dengan ini. Tapi Imam Ahmad paling banyak menilai sahih berbagai syarat. Tidak ada ulama dari empat Imam Madzhab yang paling banyak menilai absah berbagai syarat kecuali Imam Ahmad. Ini adalah pendapat yang sahih berdasarkan penunjukan Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’, Istishhab, dan tidak adanya dalil yang menafikan.”

(Vide: Qawa’id Al-Nuraniyah Al-Fiqhiyah, Syeikhul Islam Ibn Taimiyah, Jilid I/131, penerbit Dar Ibn Jauzi, tahun 1422 H)

 أن حديث المؤمنون على شروطهم ، عام يدل على إباحة الشروط ما لم يرد نص على تحريم شرط بعينه ، وأن كل شرط غير محرم فهو ملزم والله اعلم ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط  كل تصرف فيه مقصود صحيح ، وإن كان فيه منع من غيره . [ مجموع الفتاوى 29/169 ]

Artinya: “hadis bahwa orang mukmin harus mengikuti syarat yang dibuat, adalah dalil umum yang menunjukkan kebolehan syarat selama tidak ada dalil yang melarang syarat tersebut, dan semua syarat tidak diharamkan maka syarat tersebut mengikat. Seperti Syeikhul Islam yang berkata: pokok madzhab Imam Ahmad dan pendapat-pendapatnya menunjukkan kebolehan syarat dari semua bentuk tasharuf, didalamnya ada maksud yang sahih, walau padanya terdapat halangan dari lainnya”. (vide: Syeikhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu Al-Fatawa jilid 29/hal. 169)

Karena penggabungan 2 akad atau lebih dalam 1 transaksi terkait dengan kaidah umum dalam  masalah akad, maka kaidah umum dari penggabungan 2 akad dalam 1 transaksi adalah:

 أن الأصل في العقود المركبة الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وبطلانه  

Artinya: “Hukum Asal Multi Akad Adalah Boleh Dan Absah, Tidak Diharamkan Dan Dibatalkan Kecuali Terdapat Dalil Syara’ Yang Mengharamkan Dan Membatalkannya”.

Terkait dengan isu multi akad (hybrid contract), dalam prakteknya seringkali terjadi penggabungan dan kombinasi dari beberapa akad. Terkait dengan isu penggabungan akad (جمع بين االعقود), maka para ulama berbeda pendapat tentang statusnya. Ada kelompok ulama yang melarang, dan ada kelompok ulama yang membolehkan penggabungan akad dalam 1 transaksi. Adapun kelompok yang memperbolehkan penggabungan akad memiliki argumentasi, sebagai berikut:

1) Ulama Madzhab Maliki:

« المالكية: فسَّروا الصفقتين بالتفسير السابق الذي ذكرناه ورجحناه، وهو العقد الذي يكون مترددًا بين شيئين كثمنين، أو سلعتين في البيع، أو أجرتين، أو كدارين في الإِجازة، وذلك بشرط الإِلزام. فالعلة على ضوء ما ذكره المالكية هي: الغرر والجهالة الناشئة من التردُّد، أما اجتماع العقود في عقد واحد دون وجود هذا التردُّد فجائز من حيث المبدأ، فقد جاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن اشتريت عبدًا من رجل بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة دنانير؟ قال: قال مالك: ذلك جائز.. ولأنَّ هذا مقاصة، وإلاَّ لا يصلح إذا اشترطا إعطاء الدنانير كل للاخر ».

Artinya: “Para Ulama madzhab Maliki menafsirkan 2 shafqah dalam 1 shafqah dengan penafsiran sebelumnya yang telah kami sebutkan dan kami pilih, yaitu: akad yang terdapat keraguan/ketidakjelasan (taradud) antara 2 hal, seperti antara 2 harga, atau 2 barang dalam jual beli, atau 2 upah, atau 2 rumah dalam akad ijarah, dan disertai dengan akad yang mengikat (بشرط الإِلزام)”.

Sebab (illat) larangan ini menurut Ulama madzhab Maliki adalah gharar (ketidakjelasan), jahalah (ketidaktahuan) yang terjadi karena keraguan antara 2 perkara atau lebih (taradud). Jika berkumpul beberapa akad dalam 1 akad tanpa ada keraguan/ketidakjelasan (taradud) maka pada dasarnya diperbolehkan (فجائز من حيث المبدأ).

Dalam Kitab Al-Mudawanah: “Saya berkata: Apa pendapat anda ketika anda membeli seorang budak dari seorang senilai 10 dinar, dimana (pent- dengan syarat) saya menjual budakku kepadanya senilai 10 dinar ? Ia berkata: Malik berkata: hal ini diperbolehkan (ذلك جائز). Karena ini yang dimaksud dengan muqasah (مقاصة) (pent- muqasah: seperti set off dalam istilah akuntansi, yaitu mempertemukan antara hutang dan piutang sehingga hasilnya impas), dan dimana tidak layak kecuali para pihak saling memberi syarat untuk memberi uang dinar kepada pihak lainnya”.

 قلت: فلو بعته عبدي بعشرة دنانير على أن يبيعني عبده بعشرين دينارًا، قال: قال مالك: لا بأس بذلك، وإنما هو عبد بعبد، وزيادة عشرة دنانير».

Artinya: “Saya berkata: Jika saya menjual budakku kepadanya senilai 10 dinar dengan syarat ia menjual kepadaku budaknya senilai 20 dinar ?, ia berkata: Malik berkata : hal itu  diperbolehkan (لا بأس بذلك), karena budak ditukar dengan budak, dan disertai tambahan senilai 10 dinar.” (Vide: Al-Mudawanah (9/126-128))

 وقال ابن القاسم: «وكذلك لو قال: أبيعك ثوبـي هذا بعشرة دنانير على أن تعطيني حمارًا إلى أجل صفقة كذا وكذا فلا بأس به، إنما وقع الثوب بالحمار، والدنانير لغوًا فيما بينهما، كما قال أيضًا: إنَّ مالكًا يجيز اجتماع البيع والإِجارة في صفقة واحدة».

Artinya: “Berkata Ibn Al-Qasim: demikian ketika seorang berkata: Saya jual kepada anda bajuku senilai 10 dinar dengan syarat anda memberi (pent- menjual) kepada saya keledai secara tangguh/kredit senilai sekian, maka hal seperti ini diperbolehkan, karena baju ditukar dengan keledai. Uang dinar yang menjadi ‘perantara’ (لغوًا) antar keduanya, seperti seorang yang berkata: Sesungguhnya Imam Malik memperbolehkan berkumpulnya jual beli (البيع) dan sewa menyewa (الإِجارة) dalam satu transaksi (صفقة واحدة). (Vide: Al-Mudawanah (11/44))

2) Imam Asyhab:

 « وأجاز أشهب اجتماع البيع مع الشركة، والصرف، والجُعل، والنكاح، والمساقاة، والقراض، والإِجارة، والكراء ».

Artinya: “Imam Asyhab memperbolehkan berkumpulnya akad jual beli dengan syirkah, sharf, jualah, nikah, musaqah, qiradh, ijarah dan kira’ (pent- sewa menyewa lahan pertanian)”. (Vide: Al-Buhjah Syarh At-Tuhfah Li Ibn Abidin (2/9), dan Makalah Dr. Asy-Syadzili dalam اجتماع العقود في عقد في الفقه الإِسلامي, hal. 50, makalah ini disampaikan pada ندوة بيت التمويل الثالثة عام 1993م))

3)     Imam Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi’i:

« ولو جمع في صفقة مختلفَي الحكم كإجارة وبيع كأن يقول: أجرتك داري شهراً وبعتك ثوبي هذا بدينار، إو إجارة وسَلَم كأن يقول: أجرتك داري شهراً وبعتك صاع قمح في ذمتي سَلَماً بكذا صحّا في الأظهر، ويوزع المسمى على قيمتهما أي قيمة المؤجر من حيث الأجرة، وقيمة المبيع أو المسلَم فيه »

“seandainya terkumpul beberapa akad dalam 1 transaksi seperti sewa-menyewa (ijarah) dan jual beli (bai’) seperti seorang yang berkata: Saya sewakan kepada anda rumahku selama 1 bulan, dan saya jual pakaianku kepada anda senilai 1 dinar. Atau sewa-menyewa (ijarah) dan salam, seperti seorang yang berkata: saya sewakan rumahku kepada anda selama 1 bulan dan saya jual kepada anda 1 sha’ biji gandum dalam tanggunganku (في ذمتي) secara salam (pent- barang diserahkan kemudian sesuai kesepatan), maka hal ini abash menurut pendapat yang paling kuat  ( بكذا صحا في ألاظهر).  (vide: Mughni Muhtaj jilid 2/hal. 41)

 4) Penulis Kitab Syarh Al-Khursyii:

 « خلاف اجتماع الإجارة مع البيع في صفقة واحدة، فيجوز سواء كانت الإجارة في نفس المبيع كما لو باع له جلوداً على أن يخرزها البائع للمشتري نعالاً، أو كانت الإجارة في غير المبيع كما لو باع ثوباً بدراهم معلومة على أن ينسج له ثوباً آخر، وما أشبه ذلك على المشهور »

“Berbeda dengan berkumpulnya sewa – menyewa dengan jual beli dalam 1 transaksi, maka hal ini diperbolehkan walau akad sewa – menyewa (ijarah) atas barang yang dijual (al-mabi’), seperti seorang menjual kulit hewan dengan syarat penjual membuatkan sandal (an-na’al) dari kulit tersebut untuk pembeli, atau sewa-menyewa atas selain barang yang dijual (al-mabi’) seperti seorang yang menjual baju dengan nilai beberapa dirham dengan syarat ia dan yang seperti itu menurut pendapat yang masyhur”. (Vide: Kitab Syarh Al-Khursyii Ala Mukhtashar Khalil jilid 7/hal. 4, Adz-Dzakirah jilid 5/hal. 415, dan Mawahib Al-Jalil jilid 7/hal. 503)

5) Imam Ibn Qudamah:

 « وإذا جمع بين عقدين مختلفي القيمة بعوض واحد كالصرف وبيع ما يجوز التفرق فيه قيل القبض، والبيع، والنكاح، أو الإجارة نحو أن يقول: بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف.. صح العقد فيهما، لأنهما عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة، فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعين …” »

“Jika terkumpul dalam 2 akad beberapa harga dengan 1 kompensasi (iwadh) seperti sharf (jual beli mata uang) dan jual beli dan sesuatu yang dapat dipisahkan padanya (التفرق فيه), ada yang berpendapat termasuk akad jual beli, nikah, ijarah, seperti seorang yang berkata: saya menjual rumah ini kepada anda dan menyewakan kepada anda barang lain senilai (pent- untuk harga jual rumah dan sewa barang) seribu .. maka absah akad pada keduanya, karena kedua akad tersebut diperbolehkan mengambil kompensasi/fee (iwadh) atas setiap akad secara terpisah, sehingga diperbolehkan mengambil kompensasi/fee (iwadh) sekaligus atas kedua akad tersebut”. (Vide: Ibn Qudamah dalam Al-Mughnii Jilid 4/hal. 260 dan Muntahiya Al-Iradat jilid 2/hal. 21)

Walhasil, menurut para Ulama sebab (illat) larangan penggabungan akad adalah gharar (ketidakjelasan), jahalah (ketidaktahuan) yang terjadi karena keraguan antara 2 perkara atau lebih (taradud). Jika berkumpul beberapa akad dalam 1 akad tanpa ada keraguan/ketidakjelasan (taradud) maka pada dasarnya penggabungan beberapa akad diperbolehkan (فجائز من حيث المبدأ).

6)   Syeikh Muhyidin Ali Al-Qarahdaghi:

« إن جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية في القول الراجح، والحنابلة) أجازوا الجمع بين الإجارة والبيع »

Syeikh Muhyidin Ali Al-Qarahdaghi menambahkan bahwa: “mayoritas ahli fiqh dari madzhab Maliki, Syafi’i menurut pendapat yang terpilih (القول الراجح), dan madzhab Hambali memperbolehkan untuk mengumpulkan jual beli dan sewa-menyewa (أجازوا الجمع بين الاجارة و البيع)”. (Vide: Syeikh Muhyidin Ali Al-Qarahdaghi  dalam makalah dengan judul:  التكييف الفقهي)

H. HUKUM  ATAS  JUAL BELI  TA’ALUQ

Ta’aluq secara bahasa:

علَّقَ يعلِّق تعليقًا ، فهو مُعلِّق ، )والمفعول مُعلَّق(

Berasal dari kata : allaqa – yualliqu – ta’liiqan fahuwa mualliq (isim maf’ul dari allaqa) yaitu menggantung, meletakkan, menegakkan, tidak menetapkan/memutuskan sesuatu, seperti ungkapan orang arab berikut:

علَّق القاضي الحُكْمَ ، لم يقطع به، لم يحسمْه

Hakim itu tidak memutus dan menetapkan hukum (,

علَّق العقوبةَ: أوقف تنفيذَها

Ia menggantungkan pelaksanaan hukuman,

علَّق إعلانًا على حائط: وضعه عليه

Ia meletakkan/menempelkan pengumuman pada dinding

علَّق بابًا على بيته: نصبه وركَّبه

Ia menegakkan dan menyusun pintu rumahnya.

(Vide: Mu’jam Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu’ashir, dalam http://www.almaany.com/home)

Secara Istilah, transaksi ta’aluq adalah

ما علّق وجوده على وجود أمرِ آخر ممكن الحدوث

Artinya: ”suatu akad yang pelaksanaannya tergantung pada akad lain yang mungkin terjadi”. Seperti seorang yang berkata

بعتك داري هذه بكذا ، إن باعني فلان داره ، فيقول الآخر قبلت

Artinya: ”saya jual rumah ini kepada anda, dengan syarat jika fulan menjual rumahnya kepada saya. Lalu pembeli berkata: saya terima akadnya”. (Vide: Syeikh Muhammad Hamzah dalam makalah البيوع المحرّمة بسبب الغرر).

Atau ”saya jual rumah saya kepada anda dengan syarat anda menikahkan putri anda kepada saya”. Pelaksanaan jual beli pertama tergantung dengan pelaksanaan jual beli kedua atau jual beli pertama tergantung dengan pelaksanaan akad nikah, sehingga pelaksanaan akad pertama tergantung dengan pelaksanaan akad kedua. Transaksi seperti ini lebih dikenal dengan istilah jual beli mua’alaq (البيع المعلّق). Sebagian ulama melarang model transaksi seperti ini  (Vide: Syeikh Taqiyudin An-Nabhani, Kitab Syakhsiyah Islamiyah, Jilid II/hal. 308-309, Cetakan kelima, Penerbit Darul Ummah). Pelarangan ini lebih karena ada unsur gharar (ketidakjelasan) dalam akad jual beli ta’aluq, ketika ditelaah dari aspek:

–      ada atau tidaknya akad ke 2 ( من حيث حصوله من عدمه)

–      waktu terjadinya akad ke 2 (من حيث وقت حصوله),

–      kerelaan para pihak pada saat akad ke 2 terealisasi (ومن حيث الرضا عند حصول المعلق عليه),

(Vide: Syeikh Muhammad Hamzah dalam makalah البيوع المحرّمة بسبب الغرر).

Para ulama melarang transaksi ta’aluq ini karena ada gharar dalam akad jual beli ta’aluq dan bukan karena ada 2 akad dalam 1 transaksi.

Secara etimologis, kata gharar berkisar pada risiko (khathar), ketidaktahuan (jahl), kekurangan (nuqsan) dan/atau sesuatu yang mudah rusak (ta`arrudh lil halakah).  Para ulama memberikan beberapa definisi tentang gharar sebagai berikut:

الغرر: هو المجهول العاقبة.

1- Ibn Taimiyyah berpendapat: “Gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui (the unknown consequences).” (Sumber: Majmu` al-Fatawa, vol. XXIX, hlm. 22.)

الغرر :بأنه مالا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره.

2- Ibn Qayyim berpendapat: “Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau dikenal hakikat dan ukurannya”.

Gharar dalam jual beli adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung risiko (khathar), ketidaktahuan (jahl), kekurangan (nuqsan) dan/atau sesuatu yang mudah rusak (ta`arrudh lil halakah).

نهى رسول الله – r – عن بيع الغرر

Artinya: ”Rasul SAW melarang dari jual beli barang secara gharar” (HR. Muslim III: 1153 no: 1513, Tirmidzi II: 349. no: 1248, ‘Aunul Ma’bud IX: 230 no: 3360, Ibnu Majah II: 739 no: 2194 dan Nasa’i VII: 262 dari Abu Hurairah ra.).

Imam Nawawi menjelaskan “Adapun larangan jual beli secara gharar, merupakan prinsip yang agung dari sekian banyak prinsip yang terkandung dalam Bab Jual Beli, oleh karena itu, Imam Muslim menempatkan hadits gharar ini di bagian pertama dalam Kitabul Buyu’ yang dapat dimasukkan ke dalamnya berbagai permasalahan yang amat banyak tanpa batas, seperti, jual beli budak yang kabur, jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan, jual beli barang yang belum menjadi hak milik penuh si penjual, jual beli ikan di dalam kolam yang lebar, jual beli air susu yang masih berada di dalam tetek hewan, jual beli janin yang ada di dalam perut induknya, menjual sebagian dari seonggok makanan dalam keadaan tidak jelas (tanpa ditakar dan tanpa ditimbang), menjual satu pakaian di antara sekian banyak pakaian, menjual seekor kambing di antara sekian banyak kambing, dan yang semisal dengan itu semuanya. Dan, semua jual beli ini bathil, karena sifatnya gharar tanpa ada keperluan yang mendesak. Ketahuilah bahwa jual beli barang secara mulamasah, secara munabadzah, jual beli barang secara habalul habalah, jual beli barang dengan cara melemparkan batu kecil, dan larangan itu semua yang terkategori jual beli yang ditegaskan oleh nash-nash tertentu maka semua itu masuk ke dalam larangan jual beli barang secara gharar. Akan tetapi jual beli secara gharar ini disebutkan secara sendirian dan ada larangan secara khusus, karena praktik jual beli gharar ini termasuk praktik jual beli jahiliyah yang amat terkenal.” (Vide: Syarh Shahih Muslim – Imam Nawawi, jilid 10/hal. 156)*

Dengan demikian, transaksi ta’aluq yang dilarang adalah tatkala beberapa akad dalam satu transaksi atau produk keuangan saling dipersyaratkan, sehingga pelaksanaan satu transaksi tergantung pada pelaksanaan akad lainnya, dan bukan karena adanya 2 akad dalam 1 transaksi.

I-  Kesimpulan

Pengertian multi akad adalah satu transaksi yang terdiri dari beberapa akad, seperti produk keuangan syariah yang disebut dengan Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (IMBT), dimana produk IMBT terdiri dari akad ijarah dan akad jual beli atau hibah. Proses produk IMBT diawali dengan akad Ijarah, kemudian setelah akad ijarah berakhir, dilanjutkan dengan akad jual beli atau hibah. Mayoritas Ulama Kontemporer memperbolehkan hal ini. (Vide: Syeikh Abdul Karim Abdul Jawad Ajam, المقاصد الشرعية من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك كعقد مطبق في المصارف الإسلامية, Universitas Damaskus – Syria).

Multi akad tidak harus difahami sebagai penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, tapi lebih tepat beberapa akad yang menjadi ‘satu paket’ dalam produk keuangan syariah kontemporer. Pada prakteknya, ada produk keuangan syariah yang menggunakan multi akad (hybrid kontrak) yang merupakan kombinasi dari beberapa akad. Terkait dengan ini, selama tidak ada dalil yang melarang, maka hal ini boleh dilakukan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sebaliknya, tatkala beberapa akad yang ada dalam ’satu paket’ produk keuangan syariah yang saling terpisah, tidak dipersyaratkan satu dengan yang lain dan tidak ada unsur gharar, sehingga pelaksanaan akad pertama tidak tergantung dengan pelaksanaan akad kedua, seperti yang berlaku dalam akad Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (IMBT), maka multi akad seperti ini adalah diperbolehkan. Akad IMBT terdiri dari akad ijarah dan akad jual beli/hibah, tatkala akad ijarah berakhir, lalu dilanjutkan dengan akad berikutnya yaitu akad jual beli atau akad hibah. Dalam IMBT, akad ijarah tidak tergantung dengan akad jual beli/hibah, dan sebaliknya. Walhasil, beberapa akad dalam satu ’paket produk keuangan syariah’ yang saling terpisah, tidak dipersyaratkan satu dengan yang lain dan tidak ada unsur gharar adalah diperbolehkan. Wallahu a’lam bi shawab.

 * Penjelasan lebih lanjut terkait gharar, dapat dilihat dalam tulisan kami: Gharar, Seperti Apa ?